KH. Abdurahmman Wahid: Presiden RI ke-4 tahun 1999-2000

Oleh Galun Eka Gemini

Pendahuluan

Pada awal tahun 1998 rezim Orde Baru sudah tidak mampu membendung arus Reformasi yang bergulir begitu cepat. Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri dari singgasananya pada tanggal 21 Mei 1998, pemerintahan Indonesia beralih dari tangan Soeharto kepada wakilnya yakni B.J. Habibie. Presiden B.J.Habibie segera melakukan langkah-langkah pembaruan sebagaimana yang menjadi tuntutan Reformasi. Pemerintahan B.J. Habibie tidak begitu lama berkuasa di Indonesia, dikarenakan hanya meneruskan pemerintahan Soeharto yang mundur di tengah jalan. Berdasarkan Sidang Istimewa MPR bulan Oktober 1999 memutuskan KH. Abdurahmman Wahid terpilih sebagai Presiden Indonesia menggantikan B.J. Habibie. Pemerintahan Indonesia selanjutnya beralih ke tangan KH. Abdurahmman Wahid atau yang sering disapa dengan sebutan Gus Dur.

Pada awal kepemimpinannya, Abdurrahman Wahid menampilkan energi yang luar biasa, tekad untuk menggulingkan unsur-unsur yang dinilai otoriter semasa pemerintahan Soeharto menuju sistem yang lebih demokratis serta kesediaannya untuk berfikir kreatif, pembawaan yang sederhana sehingga banyak pihak mengaguminya. Pemerintahan Abdurrahman Wahid menunjukkan gabungan dari harapan, janji, visi, kebingungan, dan kekecewaan. Hal tersebut mengingat kepada kondisi kesehatannya yang buruk dan kekuatan-kekuatan politik yang bersatu menentangnya, namun Gusdur menampilkan energi yang luar biasa tekad yang kuat untuk menggulingkan unsur-unsur sentralistik semasa pemerintahan Soeharto menjadi modal untuk menjawab tuntutan masyarakat di era Reformasi. Selain itu Abdurrahman wahid mendorong pluralisme dan keterbukaan menuju tatanan demokratis. Dia memperbolehkan umat Cina Konfusius untuk melakukan perayaan sacara terbuka, yang sebelumnya tidak diperbolehkan.

 Maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas mengenai sistem pemerintahan Indonesia pada masa KH. Abdurahmman Wahid tahun 1999-2001 dan mengangkatnya  ke dalam sebuah penelitian berbentuk ‘makalah’. Adapun periodasasi yang penulis pakai yaitu antara tahun 1999-2001. Kurun waktu tersebut, merupakan masa KH. Abdurahmman Wahid menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-4.

MASA PEMERINTAHAN KH. ABDURRAHMAN WAHID

  KH. Abdurahmman Wahid dan Pemikirannya

KH. Abdurahmman Wahid (Gus Dur) lahir di Jombang pada tanggal 4 Agustus 1940, anak dari pasangan KH. Wahid Hasyim dan Solichah. Kakeknya bernama KH. Hasyim Asy’ari, ia merupakan pendiri salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU). Ayahnya (KH. Wahid Hayim) merupakan seorang ulama, negarawan sekaligus politikus yang hidup pada masa pergerakan sampai era Soekarno. Bila dilihat secara genealogisnya, Gus Dur merupakan keturunan dari orang yang memiliki “darah biru” dan religius. Maka tidak aneh pula jika mulai usia dewasa sampai akhir hayatnya, Gus Dur meniru jejak kakek dan ayahnya menjadi seorang ulama, negarawan, politikus, bahkan sastrawan/penulis.

Jenjang pendidikan yang dilalui oleh Gus Dur tidak banyak berbeda dengan kebanyakan anak di daerah asalnya. Pendidikannya diawali dengan jenjang Sekolah Dasar (SD) tahun 1948-1954 di Jakarta, kemudian melanjutkannya ke Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) pada tahun 1954-1957 di Yogyakarta. Setelah lulus dari SMEP, Gus Dur banyak menghabiskan waktunya dengan belajar memperdalam agamanya, ia menjadi santri di beberapa pesantren terkemuka di Indonesia. Pertama ia menjadi santri di pesantren Tegalrejo, Magelang dari tahun 1957-1959. Pada tahun 1959-1963, kemudian ia belajar di pesantren Bachrul Ulum Tambak Beras, Jombang (Jawa Timur). Setelah itu kurang lebih satu tahun, ia terus melanjutkan belajar memperdalam agamanya di pesantren Krapyak, Yogyakarta sampai tahun 1964.

Selama menjadi santri, ia bukan haja belajar mengaji dan memperdalam ilmu-ilmu agama tetapi juga senang membaca karya-karya sastra dan buku-buku yang bernuansakan politik dan dimanifestasikannya ke dalam bentuk tulisan, yang selanjutnya membawa kariernya menjadi seorang penulis disamping ulama dan politikus. Latar belakang pendidikan Gus Dur selain dia menimba ilmu di dalam negeri, Gus Dur pun pernah menimba ilmu di luar negeri seperti di Kairo, Mesir pada tahun 1964. Lalu di Bagdad - Irak, di tempat inilah Gus Dur banyak mengenal kajian ilmu sastra, kebudayaan Arab, filsafat Barat, dan teori-teori ilmu sosial seperti karya Emile Durkheim.

Pada perkembangannya selanjutnya, sekembalinya ia belajar dari luar negeri, Gus Dur pun “kembali ke barak”. Dunia pesantren yang telah membesarkannya pada awalnya membuat dia kembali ke habitatnya untuk menjadi seorang Dosen dan menjabat Dekan di salah satu Universitas Islam yang ada di Jombang. Selanjutnya ia dipercaya untuk menjadi Sekretaris umum di pesantren Tebuireng. Karirnya kian berkembang setelah ia diajak oleh temannya menjadi seorang peneliti sekaligus fungsionaris pada sebuah lembaga penelitian penerangan dan pendidikan ekonomi sosial (LP3ES) di Jakarta.  Sejak itu Gus Dur berada di Jakarta, akan tetapi dunia pesantren yang menjadi landasannya tetap ia pertahankan dengan mendirikan sebuah pesantren di Ciganjur, Jakarta.

Lingkungan pesantren beraliran NU dan pendidikan luar yang melekat pada dirinya telah membentuk karakteristik Gus Dur menjadi seorang Ulama yang berfikiran toleran, plural, demokratis, bahkan cenderung radikal. Gagasan pemikirannya yang liberal pada perkembangannya  menuai banyak pro-kontra (Like and dislike) dan tidak sedikit orang yang menganggapnya sebagai perbuatan yang “nyeleneh”. Namun sosok Gus Dur seperti ini kendati background ulama yang melekatnya, pada awal reformasi di Indonesia tahun 1998 sangat dinantikan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat yang majemuk dan sedang mengalami multikrisis. Karir politiknya melejit sebagai anggota MPR dan mengantarkannya menjadi orang nomor satu di Indonesia pada bulan Oktober 1999.

  

Pemilihan Umum Tahun 1999

Pemilihan Umum yang dilaksanakan tahun 1999 menjadi sangat penting, karena pemilihan umum tersebut diharapkan dapat memulihkan keadaan Indonesia yang sedang dilanda multikrisis. Pemilihan umum tahun 1999 juga merupakan ajang pesta rakyat Indonesia dalam menunjukkan kehidupan berdemokrasi. Maka sifat dari pemilihan umum itu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Presiden Habibie kemudian menetapkan tanggal 7 Juni 1999 sebagai waktu pelaksanaan pemilihan umum tersebut. Selanjutnya lima paket undang-undang tentang politik dicabut. Sebagai gantinya DPR berhasil menetapkan tiga undang-undang politik baru. Ketiga udang-undang itu disahkan pada tanggal 1 Februari 1999 dan ditandatangani oleh Presiden Habibie. Ketiga undang-undang itu antara lain UU nomor 2 tahun 1999 tentang partai politik, UU nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum, dan UU nomor 4 tahun 1999 tentang susunan serta kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Munculnya undang-undang politik yang baru memberikan semangat untuk berkembangnya kehidupan politik di Indonesia. Dengan munculnya undang-undang politik itu partai-partai politik bermunculan dan bahkan tidak kurang dari 112 partai politik telah berdiri di Indonesia pada masa itu. Namun dari sekian banyak jumlahnya, hanya 48 partai politik yang berhasil mengikuti pemilihan umum. Hal ini disebabkan karena aturan seleksi partai-partai politik diberlakukan dengan cukup ketat. Pelaksanaan pemilihan umum ditangani oleh sebuah lembaga yang bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Anggota KPU terdiri dari wakil-wakil dari pemerintah dan wakil-wakil dari partai-partai politik peserta pemilihan umum. Banyak pengamat menyatakan bahwa pemilihan umum tahun 1999 akan terjadi kerusuhan, namun pada kenyataannya pemilihan umum berjalan dengan lancar dan aman. Setelah penghitungan suara berhasil diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), hasilnya lima besar partai yang berhasil meraih suara-suara terbanyak di anataranya PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional. Hasil pemilihan umum tahun 1999 hingga saat terakhir pengumuman hasil perolehan suara dari partai-partai politik berjalan dengan aman dan dapat di terima oleh suara partai peserta pemilihan umum.

Sidang Umum MPR Hasil Pemilihan Umum 1999

Setelah Komisi Pemilihan Umum berhasil menetapkan jumlah anggota DPR dan MPR, maka MPR segera melaksanakan sidang. Sidang Umum MPR tahun 1999 diselenggarakan sejak tanggal 1 – 21 Oktober 1999. Dalam Sidang Umum itu Amien Rais dikukuhkan menjadi Ketua MPR dan Akbar Tanjung menjadi Ketua DPR. Sedangkan pada Sidang Paripurna MPR XII, pidato pertanggung jawaban Presiden Habibie ditolak oleh MPR melalui mekanisme voting dengan 355 suara menolak, 322 menerima, 9 abstain dan 4 suara tidak sah. Akibat penolakan pertanggungjawaban itu, Habibie tidak dapat untuk mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia. Akibatnya memunculkan tiga calon Presiden yang diajukan oleh fraksi-fraksi yang ada di MPR pada tahap pencalonan Presiden diantaranya Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan Yuhsril Ihza Mahendra. Namun tanggal 20 Oktober 1999, Yuhsril Ihza Mahendra mengundurkan diri. Oleh karena itu, tinggal dua calon Presiden yang maju dalam pemilihan itu, Abdurrahaman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Dari hasil pemilihan presiden yang dilaksanakan secara voting, Abudurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 21 Oktober 1999 dilaksanakan pemilihan Wakil Presiden dengan calonnya Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz. Pemilihan Wakil Presiden ini kemudian dimenangkan oleh Megawati Soekarnoputri. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1999 Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri berhasil membentuk Kabinet Persatuan Nasional.

Kemenangan PDI-P di bawah pimpinan Megawati Soekarno Putri tidak serta merta mengantarkan orang nomor satu di tubuh PDI-P ini untuk menjadi Presiden, argumentasi rasioanlnya, mengingat kondisi masyarkat Indonesia pada waktu sedang tidak stabil dan sangat mendambakan iklim reformis yang demokratis sehingga menjadikan KH. Abdurahmman Wahid terpilih menjadi Presiden sebagai poros tengah. Alasan lain tidak diangkatnya Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden pada waktu itu, dikarenakan kekuatan Golkar yang masih mendominasi, mengingat PDI-P dengan GOlkar mempunyai hubungan politik relatif panas. Maka dari itu, poros tengah sangat dijunjung tinggi untuk menghindari bertumpahan darah (chaos) yang akan lebih mengacaukan situasi politik Indonesia.

Masa Kepresidenan sampai Kejatuhan Pemerintahan KH. Abdurahmman Wahid

Pada awal kepemimpinannya, Gus Dur banyak melakukan perubahan-perubahan penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Reformasi di segala sektor yang menjadi tuntutan masyarakat satu persatu direalisasikannya. Tahun 1999 Kabinet pertama Gus Dur, Kabinet Persatuan Nasional, adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik: PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK). Non-partisan dan TNI juga ada dalam kabinet tersebut. Wahid kemudian mulai melakukan dua reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial yang korup. Pada November 1999, Wahid mengunjungi negara-negara anggota ASEAN, Jepang, Amerika Serikat, Qatar, Kuwait, dan Yordania. Setelah itu, pada bulan Desember, ia mengunjungi Republik Rakyat Cina. Setelah satu bulan berada dalam Kabinet Persatuan Nasional, Menteri Menteri Koordinator Pengentasan Kemiskinan (Menko Taskin) Hamzah Haz mengumumkan pengunduran dirinya pada bulan November.

Muncul dugaan bahwa pengunduran dirinya diakibatkan karena Gus Dur menuduh beberapa anggota kabinet melakukan korupsi selama ia masih berada di Amerika Serikat. Beberapa menduga bahwa pengunduran diri Hamzah Haz diakibatkan karena ketidaksenangannya atas pendekatan Gus Dur dengan Israel. Rencana Gus Dur adalah memberikan Aceh referendum. Namun referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur.

Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di Negeri Serambi Mekah tersebut. Pada 30 Desember, Gus Dur mengunjungi Jayapura di provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, Abdurrahman Wahid berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua. 2. Tahun 2000 Pada Januari 2000, Gus Dur melakukan perjalanan ke luar negeri lainnya ke Swiss untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia dan mengunjungi Arab Saudi dalam perjalanan pulang menuju Indonesia. Pada Februari, Gus Dur  melakukan perjalanan luar negeri ke Eropa lainnya dengan mengunjungi Inggris, Perancis, Belanda, Jerman, dan Italia. Dalam perjalanan pulang dari Eropa, Gus Dur juga mengunjungi India, Korea Selatan, Thailand, dan Brunei Darussalam. Pada bulan Maret, Gus Dur mengunjungi Timor Leste. Di bulan April, Wahid mengunjungi Afrika Selatan dalam perjalanan menuju Kuba untuk menghadiri pertemuan G-77, sebelum kembali melewati Kota Meksiko dan Hong Kong. Pada bulan Juni, Wahid sekali lagi mengunjungi Amerika, Jepang, dan Perancis dengan Iran, Pakistan, dan Mesir sebagai tambahan baru ke dalam daftar negara-negara yang dikunjunginya. Ketika Gus Dur berkelana ke Eropa pada bulan Februari, ia mulai meminta Jendral Wiranto mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Gus Dur melihat Wiranto sebagai halangan terhadap rencana reformasi militer dan juga karena tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur terhadap Wiranto. Ketika Gus Dur kembali ke Jakarta, Wiranto berbicara dengannya dan berhasil meyakinkan Gus Dur agar tidak menggantikannya. Namun, Gus Dur kemudian mengubah pikirannya dan memintanya mundur.

Upaya Gus Dur dalam menata pemerintahan Indonesia dari aspek kemiliteran yaitu dengan memisahkan POLRI dari struktur ABRI (sekarnag TNI). Militer yang menjadi sumber kekuatan pemerintahan Orde Baru, secara sistematis dilemahkan. Berdasarkan Keppres No 89 tahun 2000, kedudukan POLRI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berubah yang semula di bawah ABRI  menjadi  di bawah Presiden. Lahirnya keputusan Presiden ini selanjutnya di pertegas oleh ketetapan MPR tahun 2000. MPR dalam Sidang tahunannya Agustus 2000 kemudian menetapkan dua buah TAP MPR, yaitu TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang tentang Pemisahan TNI dan POLRI serta TAP MPR NO. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan POLRI 

Selanjutnya pada bulan April 2000, Gus Dur memecat Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla dan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. Alasan yang diberikan Gus Dur adalah bahwa keduanya terlibat dalam kasus korupsi, meskipun Gus Dur tidak pernah memberikan bukti yang kuat. Hal ini memperburuk hubungan Gus Dur dengan Golkar dan PDI-P. Pada Maret 2000, pemerintahan Gus Dur mulai melakukan negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dua bulan kemudian, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan GAM hingga awal tahun 2001, saat kedua penandatangan akan melanggar persetujuan. Gus Dur juga mengusulkan agar TAP MPRS No. XXIX/MPR/1966 yang melarang Marxisme-Leninisme dicabut. Ia juga berusaha membuka hubungan dengan Israel, yang menyebabkan kemarahan pada kelompok Muslim Indonesia. Isu ini diangkat dalam pidato Ribbhi Awad, duta besar Palestina untuk Indonesia, kepada parlemen Palestina tahun 2000. Isu lain yang muncul adalah keanggotaan Gus Dur pada Yayasan Shimon Peres. Baik Gus Dur dan menteri luar negerinya Alwi Shihab menentang penggambaran Presiden Indonesia yang tidak tepat, dan Alwi meminta agar Awad, duta besar Palestina untuk Indonesia, diganti. Dalam usaha mereformasi militer dan mengeluarkan militer dari ruang sosial-politik, Gus Dur menemukan sekutu, yaitu Agus Wirahadikusumah, yang diangkatnya menjadi Panglima Kostrad pada bulan Maret. Pada Juli 2000, Agus mulai membuka skandal yang melibatkan Dharma Putra, yayasan yang memiliki hubungan dengan Kostrad. Melalui Megawati, anggota TNI mulai menekan Wahid untuk mencopot jabatan Agus. Gus Dur mengikuti tekanan tersebut, tetapi berencana menunjuk Agus sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Petinggi TNI merespon dengan mengancam untuk pensiun, sehingga Gus Dur kembali harus menurut pada tekanan.

Hubungan Gus Dur dengan TNI semakin memburuk ketika Laskar Jihad tiba di Maluku dan dipersenjatai oleh TNI. Laskar Jihad pergi ke Maluku untuk membantu orang Muslim dalam konflik dengan orang Kristen. Wahid meminta TNI menghentikan aksi Laskar Jihad, namun mereka tetap berhasil mencapai Maluku dan dipersenjatai oleh senjata TNI.

Muncul pula dua skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Buloggate dan Bruneigate. Pada bulan Mei, Badan Urusan Logistik (BULOG) melaporkan bahwa $4 juta menghilang dari persediaan kas Bulog. Tukang pijit pribadi Gus Dur mengklaim bahwa ia dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengambil uang. Meskipun uang berhasil dikembalikan, musuh Gus Dur menuduhnya terlibat dalam skandal ini. Skandal ini disebut skandal Buloggate. Pada waktu yang sama, Gus Dur juga dituduh menyimpan uang $2 juta untuk dirinya sendiri. Uang itu merupakan sumbangan dari Sultan Brunei untuk membantu di Aceh. Namun, Gus Dur gagal mempertanggungjawabkan dana tersebut. Skandal ini disebut skandal Bruneigate. Sidang Umum MPR 2000 hampir tiba, popularitas Gus Dur masih tinggi. Sekutu Gus Dur seperti Megawati, Akbar Tanjung dan Amien Rais masih mendukungnya meskipun terjadi berbagai skandal dan pencopotan menteri. Pada Sidang Umum MPR, pidato Gus Dur diterima oleh mayoritas anggota MPR. Selama pidato, Gus Dur menyadari kelemahannya sebagai pemimpin dan menyatakan ia akan mewakilkan sebagian tugas. Anggota MPR setuju dan mengusulkan agar Megawati menerima tugas tersebut. Pada awalnya MPR berencana menerapkan usulan ini sebagai TAP MPR, akan tetapi Keputusan Presiden dianggap sudah cukup. Pada 23 Agustus, Gus Dur mengumumkan kabinet baru meskipun Megawati ingin pengumuman ditunda. Megawati menunjukan ketidaksenangannya dengan tidak hadir pada pengumuman kabinet. Kabinet baru lebih kecil dan meliputi lebih banyak non-partisan. Tidak terdapat anggota Golkar dalam kabinet baru Gus Dur.

Pada September, Gus Dur menyatakan darurat militer di Maluku karena kondisi di sana semakin memburuk. Pada saat itu semakin jelas bahwa Laskar Jihad didukung oleh anggota TNI dan juga kemungkinan didanai oleh Fuad Bawazier, menteri keuangan terakhir Soeharto. Pada bulan yang sama, bendera bintang kejora berkibar di Papua Barat. Gus Dur memperbolehkan bendera bintang kejora dikibarkan asalkan berada di bawah bendera Indonesia. Ia dikritik oleh Megawati dan Akbar karena hal ini. Pada 24 Desember 2000, terjadi serangan bom terhadap gereja-gereja di Jakarta dan delapan kota lainnya di seluruh Indonesia. Pada akhir tahun 2000, terdapat banyak elit politik yang kecewa dengan Abdurrahman Wahid. Orang yang paling menunjukan kekecewaannya adalah Amien Rais. Ia menyatakan kecewa mendukung Gus Dur sebagai presiden tahun lalu. Amien juga berusaha mengumpulkan oposisi dengan meyakinkan Megawati dan Gus Dur untuk merenggangkan otot politik mereka. Megawati melindungi Gus Dur, sementara Akbar Tanjung menunggu pemilihan umum legislatif tahun 2004. Pada akhir November, 151 DPR menandatangani petisi yang meminta pemakzulan Gus Dur.

Tahun 2001 dan akhir kekuasaan Pada Januari 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Cina (Imlek) menjadi hari libur nasional. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Gus Dur lalu mengunjungi Afrika Utara dan juga Arab Saudi untuk naik haji. Abdurrahman Wahid melakukan kunjungan terakhirnya ke luar negeri sebagai Presiden pada Juni 2001 ketika ia mengunjungi Australia. Pada pertemuan dengan rektor-rektor universitas pada 27 Januari 2001, Gus Dur menyatakan kemungkinan Indonesia masuk kedalam anarkisme. Ia lalu mengusulkan pembubaran DPR jika hal tersebut terjadi. Pertempuan tersebut menambah gerakan anti-Gus Dur. Pada 1 Februari, DPR bertemu untuk mengeluarkan nota terhadap Gus Dur. Nota tersebut berisi diadakannya Sidang Khusus MPR dimana pemakzulan Presiden dapat dilakukan. Anggota PKB hanya bisa walk out dalam menanggapi hal ini. Nota ini juga menimbulkan protes di antara NU. Di Jawa Timur, anggota NU melakukan protes di sekitar kantor regional Golkar. Di Jakarta, oposisi Gus Dur turun menuduhnya mendorong protes tersebut. Gus Dur membantah dan pergi untuk berbicara dengan demonstran di Pasuruan. Namun, demonstran NU terus menunjukan dukungan mereka kepada Gus Dur dan pada bulan April mengumumkan bahwa mereka siap untuk mempertahankan Gus Dur sebagai Presiden hingga mati. Pada bulan Maret, Gus Dur mencoba membalas oposisi dengan melawan disiden pada kabinetnya. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra dicopot dari kabinet karena ia mengumumkan permintaan agar Gus Dur mundur.

Menteri Kehutanan Nurmahmudi Ismail juga dicopot dengan alasan berbeda visi dengan Presiden, berlawanan dalam pengambilan kebijakan, dan diangap tidak dapat mengendalikan Partai Keadilan, yang pada saat itu massanya ikut dalam aksi menuntut Gus Dur mundur. Dalam menanggapi hal ini, Megawati mulai menjaga jarak dan tidak hadir dalam inagurasi penggantian menteri. Pada 30 April, DPR mengeluarkan nota kedua dan meminta diadakannya Sidang Istimewa MPR pada 1 Agustus. Gus Dur mulai putus asa dan meminta Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyatakan keadaan darurat. Yudhoyono menolak dan Gus Dur memberhentikannya dari jabatannya beserta empat menteri lainnya dalam reshuffle kabinet pada tanggal 1 Juli 2001. Akhirnya pada 20 Juli, Amien Rais menyatakan bahwa Sidang Istimewa MPR akan dimajukan pada 23 Juli. TNI menurunkan 40.000 tentara di Jakarta dan juga menurunkan tank yang menunjuk ke arah Istana Negara sebagai bentuk penunjukan kekuatan.

 Gus Dur kemudian mengumumkan pemberlakuan dekrit yang berisi (1) pembubaran MPR/DPR, (2) mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan (3) membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR. Namun dekrit tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada 23 Juli, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Sukarnoputri.

  

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PEMERINTAHAN KH. ABDURRAHMAN WAHID

 Kelebihannya

Kelebihan sistem Pemerintahan Abdurrahman Wahid a) Sukses melakukan kesepahaman dengan GAM. Pada Maret 2000, pemerintahan Gus Dur mulai melakukan negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dua bulan kemudian, pemerintah menandatangani nota kesepakatan dengan GAM hingga awal tahun 2001, saat kedua penandatangan akan melanggar persetujuan. b) Sukses membawa Indonesia ke Forum Ekonomi Dunia. Pada Januari 2000, Gus Dur melakukan perjalanan ke luar negeri ke Swiss untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia c) Sukses melaksanakan persamaan hak menyatakan pendapat di muka umum. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, orang bebas mengemukakan pendapatnya di muka umum. Presiden Abdurrahman Wahid memberikan ruang bagi siapa saja yang ingin menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk rapat-rapat umum maupun unjuk rasa atau demontrasi. Namun khusus demontrasi, setiap organisasi atau lembaga yang ingin melakukan demontrasi hendaknya mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan menentukan tempat untuk melakukan demontrasi tersebut. Hal ini dilakukan karena pihak kepolisian mengacu kepada UU No.28 tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia. d) etnis Tioghoa yang berpuluh-puluh tahun dikekang diberikan kebebasan sama seperti orang pribumi. e) Jadwal ketat kunjungan ke luar negeri menghasilkan banyak mitra luar negeri. Di bulan April, Presiden Abdurahmman Wahid mengunjungi Afrika Selatan dalam perjalanan menuju Kuba untuk menghadiri pertemuan G-77. f) Sukses menggulingkan unsur-unsur sentralistis dan hierarkis yang represif (menindas) semasa pemerintahan Soeharto. g) Sukses mengurangi dukungan bagi kaum separatis GAM di Aceh. h) Memisahkan POLRI dari struktur TNI, sehingga POLRI tidak lagi terkesan bersifat militeristik.

 Kekurangannya

Kekurangan Sistem Pemerintahan Abdurrahman Wahid a) Semaraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. b) Munculnya berbagai reaksi negatif dari rakyat atas usul Presiden Abdurrahman Wahid mengenai pembatalan Ketetapan MPRS Tahun 1966 mengenai pelarangan ajaran Marxisme-Leninisme. c) Kesulitan ekonomi semakin meluas. d) Kerusuhan antar etnis terus berlanjut. Kerusuhan terutama berbahaya adalah pembunuhan antara umat Islam dan Kristen di Maluku yang menewaskan lebih dari seribu orang sepanjang tahun 1999. e) Di Aceh, kekerasan antar kaum separatis dan aparat keamanan terus terjadi. f) Pemecatan terhadap beberapa menteri yang memunculkan berbagai pro dan kontra di masyarakat. Seperti Gus Dur memecat Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla dan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. Alasan yang diberikan Abdurahmman Wahid adalah bahwa keduanya terlibat dalam kasus korupsi, meskipun Gus Dur tidak pernah memberikan bukti yang kuat. Pada bulan Maret, Gus Dur mencoba membalas oposisi dengan melawan disiden pada kabinetnya. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra dicopot dari kabinet karena ia mengumumkan permintaan agar Gus Dur mundur. Menteri Kehutanan Nurmahmudi Ismail juga dicopot dengan alasan berbeda visi dengan Presiden, berlawanan dalam pengambilan kebijakan, dan diangap tidak dapat mengendalikan Partai Keadilan, yang pada saat itu massanya ikut dalam aksi menuntut Gus Dur mundur. DPR mengeluarkan nota kedua dan meminta diadakannya Sidang Istimewa MPR pada 1 Agustus. Gus Dur mulai putus asa dan meminta Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyatakan keadaan darurat. Yudhoyono menolak dan Gus Dur memberhentikannya dari jabatannya beserta empat menteri lainnya dalam reshuffle kabinet pada tanggal 1 Juli 2001. g) berusaha membuka hubungan dengan Israel, yang menyebabkan kemarahan pada kelompok Muslim Indonesia. h) Muncul pula dua skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Buloggate dan Bruneigate. Pada bulan Mei, Badan Urusan Logistik (BULOG) melaporkan bahwa $4 juta menghilang dari persediaan kas Bulog. Tukang pijit pribadi Gus Dur mengklaim bahwa ia dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengambil uang. Meskipun uang berhasil dikembalikan, musuh Gus Dur menuduhnya terlibat dalam skandal ini. Skandal ini disebut skandal Buloggate. Pada waktu yang sama, Gus Dur juga dituduh menyimpan uang $2 juta untuk dirinya sendiri. Uang itu merupakan sumbangan dari Sultan Brunei untuk membantu di Aceh. Namun, Gus Dur gagal mempertanggungjawabkan dana tersebut. Skandal ini disebut skandal Bruneigate. i) Gus Dur memperbolehkan bendera bintang kejora dikibarkan asalkan berada di bawah bendera Indonesia yang menimbulkan kritik dari berbagai pihak bahkan Megawati dan Akbar juga mengkritik Gus Dur karena hal ini. j) Pada 24 Desember 2000, terjadi serangan bom terhadap gereja-gereja di Jakarta dan delapan kota lainnya di seluruh Indonesia.

  

  

Daftar Sumber

  
Sumber Buku

Finaldin, T. dan Sali Iskandar. (2006). Presiden RI dari Masa ke Masa. Bandung: Jabar Education and Entrepreneur Center.

Nasir, M. (2004). Konflik Presiden Versus Polri Di Era Transisi Demokrasi. Jakarta: Pusat Studi Politik Madani Institute.

Ricklefs, M. C. (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi.

Soenanto, H. (2009). Proses Hukum Pemisahan POLRI dari ABRI Hingga UU POLRI. Jakarta: Nurul Izzah Pres.

Syafiie, I. dan Azhari. (2005). Sistem Politik Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Sumber Internet

Anonym. (2009). Pemerintahan Abdurrahman Wahid. [Online] Tersedia di www.wikipedia.com [diakses tanggal 20 Januari 2013].

Anonym. (2009). Kekurangan dan Kelebihan pemerintahan Gus Dur. [Online] Tersedia di www.google.com [diakses tanggal 20 Januari 2013].